oleh

Poros Muda Sultra Desak Kejari Konsel Usut Pelanggaran RTRW dan Penerbitan Izin PT SRNA

LAYARSULTRA.COM, KONSEL – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Poros Muda Sulawesi Tenggara, menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe Selatan (Kejari Konsel), Rabu, (14/10/2020).

Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak pihak Kejari Konsel untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin lokasi dan berita acara Penetapan Raperda RTRW di Konsel.

Koordinator aksi yang sekaligus orator dalam unjuk rasa tersebut, Jefri Rembasa mengatakan bahwa sebagaimana pelanggaran yang dimaksud yaitu mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konsel.

Baca Juga :  Warga di Konsel Temukan Sesosok Mayat Tengkurap di Jalan Setapak Menuju Perkebunan

Di mana Bupati Konsel telah menerbitkan izin prinsip pada tanggal 09 September 2020 dan izin lokasi pada tanggal 14 September 2016, untuk pembangunan smelter pertambangan kepada PT. Sungai Raya Nikel Alloy (SRNA).

“Dan kami yang tergabung dalam organisasi Poros Muda Sultra menilai bahwa Bupati Konsel diduga telah melanggar UU nomor 26 tahun 2007. Begitu juga dengan PT. SRNA yang diduga telah menyalahi UU nomor 4 tahun 2009,” imbuh Jefri.

Baca Juga :  Kedapatan Memiliki Sabu, Seorang Wanita di Koltim Diamankan Polisi

“PT.SRNA melakukan usaha pertambangan tanpa mengantongi Surat Izin dari Kementerian ESDM. Selain itu juga melanggar UU nomor 26 tahun 2007 dimana PT. SRNA melakukan aktifitas yang bukan di wilayah industri,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kepala Kejaksaan Negeri Konsel, Dr. Afrillianna Purba, SH., MH., memberikan penjelasan bahwa tahun ini memasuki tahun politik sehingga pihak APH (Aparat Penegak Hukum) baik dari kepolisian maupun kejaksaan tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap calon Kepala Daerah tersebut.

Baca Juga :  Terbukti Melanggar Undang Undang Pilkada, Seorang ASN di Konsel Masuk Penjara

“Kami tunda sampai selesainya pemilihan Kepada Daerah, namun tetap kami akan lakukan pengecekan. Ini memang ada aturan dari atasan, baik dari pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan,” kata Afrillianna.

“Itu tidak bisa diperiksa. Karena persoalan ini bisa saja dipakai untuk menghadang pasangan calon tertentu sehingga tidak bisa naik,” tutupnya.

(AMN)

285

Tentang Penulis: Layar Sultra

Gambar Gravatar
Layarsultra.com merupakan salah satu media online yang berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berada dibawah naungan PT. Mediatama Sejahtera Group. Tujuan didirikannya media online layarsultra.com adalah untuk memberikan informasi kepada publik melalui karya jurnalistik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed