Ketua Fraksi PDI-P, Muh. Arno
LAYARSULTRA.COM, KONSEL – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengungkap adanya sejumlah kegiatan di beberapa dinas yang tidak masuk dalam kegiatan pembahasan APBD 2021.
Temuan tersebut terkuak setelah beberapa usulan masyarakat yang diajukan melalui pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang diajukan ke dinas-dinas di lingkup Pemda Konsel tiba-tiba menghilang.
Salah satu fraksi yang mengungkap temuan tersebut yakni Fraksi PDIP. Menurut Ketua Fraksi PDI-P Muhammad Arno Silondae, ST., kegiatan yang dimaksud yakni pembuatan sumur bor senilai 1 milyar lebih serta pembangunan drainase dengan anggaran 2 milyar lebih.
Selain itu, ada juga beberapa kegiatan telah diusulkan yang berada di Kecamatan Tinanggea yang masuk dalam pembahasan dengan pagu anggaran sebesar 150 juta, namun fakta di lapangan anggarannya bertambah menjadi 500 juta lebih dengan titik pengerjaan yang berbeda.
“Kami sangat heran, kenapa banyak pokir-pokir anggota dewan yang tiba-tiba hilang, dan malah muncul kegiatan yang berbeda yang tidak masuk dalam pembahasan. Ini kita kategorikan sebagai kegiatan siluman,” ucap Arno, Senin (1/3/2021).
Atas temuan tersebut, pihaknya di Fraksi PDI-P meminta agar pada rapat bersama yang rencananya bakal digelar pada 8 Maret mendatang harus dihadirkan Ketua TAPD.
“Sekalian membawa RKA, sebab sampai saat ini APBD 2021 belum kami terima,” katanya.
Arno mengungkapkan bahwa hal itu dilakukan untuk memastikan kegiatan mana saja yang tidak masuk dalam pembahasan APBD 2021 dan yang akan direfocusing sesuai dengan Amanat PMK Nomor 17 Tahun 2021.
Menurut Arno, kegiatan yang tidak masuk dalam pembahasan APBD 2021 yang tiba-tiba muncul salah satunya berada di Dinas Pekerjaan Umum. Kemunculan kegiatan siluman tersebut dikarenakan adanya kegiatan baru yang direncanakan sendiri oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Seharusnya OPD konsisten dalam menginput sesuai dengan hasil pembahasan kita bersama, jangan selalu menyalahkan aplikasi SIPD. Dan dalam rapat nanti saya ingin memastikan kegiatan apa saja yang tidak masuk dalam pembahasan APBD 2021 alias kegiatan siluman, untuk kemudian ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum,” ungkap Arno.
(Redaksi)
899
BACA JUGA :
