Konsel  

Usai Reses, DPRD Bersama Pemda Konsel Rapat Paripurna Penetapan Hasil Reses dan Penyerahan Raperda

Penyerahan hasil reses masa sidang I dan Raperda (foto : Humas DPRD Konsel)

LAYARSULTRA.COM, KONSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), gelar rapat paripurna penetapan hasil reses masa sidang I serta penyerahan Raperda Kabupaten Konsel, Senin (15/3/2021).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Irham Kalenggo, S.Sos,. M.Si., didampingi Wakil II Hj. Hasnawati, SE., serta turut hadir Pj. Bupati Konsel Dra. Andi Tenri Rawe Silondae, MM., bersama kepala OPD Pemkab Konsel.

Dalam rapat tersebut, Pj. Bupati Konsel Dra. Andi Tenri menyampaikan bahwa hasil reses yang di tetapkan hari ini akan menjadi dokumen penting dalam penyusunan dan melakukan perbaikan di masa mendatang, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan akan semakin optimal serta dokumen hasil-hasil reses akan menjadi salah satu aspek pengukuran kinerja OPD.

“Selain itu dapat dijadikan sebagai indikator terukur terhadap beberapa program dan kegiatan pembangunan sehingga akan dengan mudah mengukur keberhasilan pembangunan yang ditinjau dari aspek anggaran,” ucap Andi Tenri.

Baca Juga :  Satu Unit Rumah di Desa Bumiraya Ludes Dilalap Si Jago Merah, Terdengar Beberapa Kali Ledakan

Selain itu juga dapat menjadi acuan dalam menyusun kerangka program dan anggaran berkelanjutan, yang dituangkan dalam APBD yang akan datang.

“Dengan demikian dokumen yang ditetapkan hari ini patut mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah Konsel dan merupakan kerja keras seluruh Anggota DPRD dalam menghasilkan informasi penting sebagai gambaran tanggung jawab dalam mengemban amanah dalam membangun daerah,” katanya.

Sementara untuk Raperda tetap berpegang pada beberapa kebijakan, yaitu mendorong pemanfaatan potensi daerah yang optimal, menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan.

“Dan untuk melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah serta pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional OPD,” tutupnya.

Reporter : Agus 430

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *