Lurah Benua Nirae Diduga Nepotisme Dalam Penetapan Pengurus BKM dan KSM, Masyarakat Boikot Kantor Kelurahan

Masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam Forum Masyarakat Benua Nirae Menggugat saat berunjuk rasa

LAYARSULTRA.COM, KENDARI – Sejumlah pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Benua Nirae Menggugat melakukan aksi unjuk rasa dengan memboikot Kantor Kelurahan Benua Nirae yang berada di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jum’at (23/04/2021).

Aksi tersebut dilakukan karena adanya rangkap jabatan dari segelintir orang di beberapa lembaga yang ada di Kelurahan Benua Nirae. Diantaranya adalah Kepala Rukun Warga (RW) yang merangkap sebagai Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kepala Rukun Tetangga (RT) yang juga sebagai pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Padahal sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa seharusnya fungsi dari Kepala RT/RW adalah melakukan pengawasan terhadap program yang dikelola oleh BKM dan KSM, termasuk dalam pengelolaan anggarannya.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Cute Abeli mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa dan Lembaga Adat serta dalam Perwali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, sebagaimana diketahui bahwa pengurus lembaga tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bersifat perorangan serta tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga lainnya.

“Namun yang menjadi penyesalan, Lurah Benua Nirae yang sebelumnya telah dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin dan mengakomodir kepentingan masyarakat dianggap tidak efektif dalam mengemban amanah karena dinilai tidak mampu mengambil kebijakan dalam persolan ini,” kata Cute Abeli.

“Dan mirisnya lagi, Lurah Benua Nirae dengan leluasa mengesahkan serta menandatangani SK pengurus LPM dan BKM Benua Nirae tanpa melihat syarat dan regulasi yang ada. Padahal dalam penyusunan struktur BKM dan LPM telah didasari oleh petunjuk teknis pengembangan BKM dan KSM yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya.Namun, penetapan yang diambil oleh Lurah Benua Nirae bertolak belakang dengan regulasi yang ada,” imbuhnya.

Baca Juga :  Banyak Kendaraan Plat Luar Operasi di Sultra, Ampuh Dorong Pemprov dan DPRD Buat Perda Mutasi Kendaraan

Selain itu, Cute Abeli mengatakan bahwa Kepala Lurah Benua Nirae terkesan memutuskan sepihak dan masyarakat merasa terkucilkan. Pembentukan LPM dan BKM dilakukan tidak transparan karena Pemerintah Kelurahan Benua Nirae sama sekali tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembentukan LPM dan BKM, melainkan secara spontan menetapkan Ketua LPM dan BKM dengan cara aklamasi.

Padahal dalam peraturan yang berlaku seharusnya Pemerintah Kelurahan terlebih dahulu mensosialisasikan terkait pembentukan LPM dan BKM. Karena sesuai regulasinya bahwa pemilihan dan penetapan LPM dan BKM dipilih secara musyawarah dan mufakat hingga melalui demokrasi.

“Masyarakat menilai bahwa Kepala Lurah Benua Nirae terkesan menguntungkan kepentingan pribadi dan beberapa orang saja tanpa melibatkan masyarakat setempat. Saat dikonfirmasi oleh masyarakat, Lurah Benua Nirae beralibi bahwa ia tidak tahu menahu persoalan pengesahan SK tersebut, sementara hasil croscek kami terhadap SK tersenut ada tanda tangan Lurah Benua Nirae,” sebut Ketua Bidang Eksternal BEM UHO 2021.

Persoalan ini pun menimbulkan keresahan-keresahan yang terjadi dilingkup masyarakat Kelurahan Benua Nirae. Oleh karena itu, masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam Forum Masyarakat Benua Nirae Menggugat menyatakan sikap serta menuntut :

  1. Mendesak kepada Walikota Kendari untuk segera mencopot jabatan Kepala Lurah Benua Nirae. Sebab kami nilai tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, tidak profesional dan tidak
    menjunjung tinggi sifat independen dalam menjalankan tugas.
  2. Meminta kepada Walikota Kendari untuk memberikan sanksi terhadap Kepala Lurah Benua Nirae.
  3. Mendesak kepada DPRD Kota Kendari untuk segera mengambil sikap dengan melakukan sidak dan
    menggelar RDP terhadap pihak terkait. Karena Kepala Lurah Benua Nirae diduga terindikasi nepotisme terhadap pengelolaan anggara BKM sebesar 300 juta rupiah.
  4. Meminta kepada Camat Abeli untuk memberikan klarifikasi terkait blunder yang dilakukan oleh Kepala Lurah Benua Nirae.
Baca Juga :  KBM FT UNU-Sultra Desak Birokrasi Lakukan Transparansi Terkait Pengelolaan Keuangan Kampus

“Jika keempat point tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami pastikan akan kembali berunjuk rasa jilid II dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi sekaligus memboikot Kantor Lurah Benua Nirae,” tutup Ketua 3 Komisariat PMII UHO ini.

Reporter : Muh. Ainul
Editor : Agus 1902

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *