Opini  

Jika PPKM Diperpanjang, Bagaimana Dampak Terhadap Masyarakat dan Apakah Sektor Perekonomian Akan Tertekan?

Penulis : Andi Aswar (merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo dan Sekbid Pertanian BEM UHO)

LAYARSULTRA.COM, – Angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia saat ini tumbuh secara signifikan, sehingga baru-baru ini terbitlah kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau (PPKM) darurat.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau (PPKM) adalah sebuah peraturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangan kasus Covid-19 masih menunjukkan peningkatan yang eksponensial di berbagai daerah Indonesia.

Sampai hari ini, hampir dua pekan PPKM darurat diterapkan, angka kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Indikator peningkatan kasus yang terjadi, sempat mencapai lebih dari 50.000 kasus konfirmasi dalam sehari dan menjadi yang tertinggi di dunia.

Data terakhir (18/7/2021) dari Satgas Covid-19 menunjukkan angka infeksi harian masih berada di angka 44.721 kasus baru dalam sehari yang menjadikan kasus positif secara total sebanyak 2.877.476 kasus. Adapun jumlah kasus meninggal sudah berada di angka 73.582 dan kasus sembuh sebanyak 2.261.658.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah harus mengambil langkah cepat dengan melakukan sejumlah langkah antisipatif agar jumlah peningkatannya dapat segera dikendalikan. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, perlu diberlakukan PPKM Darurat, melihat beberapa indikator peningkatan kasus yang terjadi. Kebijakan itu berlaku mulai dari 3 hingga 20 Juli 2021. Akan tetapi, beredar isu dari hasil rapat terbatas presiden bahwa PPKM akan di perpanjang hingga awal agustus bahkan hingga tahun depan. Sampai hari ini, kurang lebih dua pekan PPKM darurat diterapkan, akan tetapi angka kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi.

Baca Juga :  Teluk Kendari Bukan Tong Sampah Raksasa

Ketika kita berbicara persoalan dampak PPKM ini terhadap perekonomian, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan, penerapan PPKM Darurat yang lebih panjang ini akan menekan perekonomian. Sebab, tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Apalagi, konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak ekonomi terbesar. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi di keseluruhan tahun 2021 diperkirakan hanya akan bergerak di kisaran 3,7% yoy hingga 4,5% yoy, atau lebih rendah dari perkiraan semula yang sebesar 4,5% yoy hingga 5,3% yoy.

Penulis menilai bahwa wacana perpanjangan PPKM ini akan menuai pro dan kontra di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Karena hal ini sangatlah berdampak negatif bagi pelaku ekonomi, terkhusus UMKM sehingga menyebabkan tertekannya pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak kita harapkan bersama.

Wacana ini juga akan menimbulkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan dicanangkan akan terjadi aksi besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia jikalau kebijakan PPKM ini betul-betul diperpanjang dan berdampak negatif di berbagai elemen masyarakat.

Karena selain berdampak negatif pada perekonomian juga proses pembelajaran akan terus dilaksanakan secara daring yang selama ini membuat geram hampir seluruh siswa dan mahasiswa di Indonesia, karena proses belajar mengajar secara daring sangat lah tidak efektif ketika terus terjadi. Berdasarkan data dan berbagai pendapat yang diperoleh di atas jelas bahwa PPKM tidak begitu efisien untuk menahan angka penyebaran Covid-19 dan sangat menekan pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu, sebaiknya di tengah-tengah penerapan kebijakan ini, pemerintah seharusnya menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa sembako sepanjang kebijakan PPKM ini berlaku sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh elemen masyarakat yang mengalami dampak negatif dari kebijakan PPKM ini, guna terjadinya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat agar proses kebijakan PPKM ini berjalan dengan lancar dan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 yang begitu signifikan.

Baca Juga :  SIKKATO, Program Legacy HARUM yang Tak Diteruskan oleh SUSI

Di samping itu, masyarakat juga harus sadar akan penyebaran Covid-19 yang sangat signifikan ini dengan senantiasa mentaati dan mematuhi peraturan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat seharusnya bekerjasama dan saling bahu membahu untuk kemudian bangkit melawan penyebaran Covid-19 agar dapat menurun. Serta seluruh kegiatan perekonomian, pendidikan, pertanian dan lain sebagainya dapat berjalan normal kembali seperti yang kita harapkan dan kita dambakan bersama.

Editor : Agus 1552

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *