oleh

Momen HPN 2022, Pers Dalam Gempuran Digital Platform Global, Butuh Undang-Undang Penerbitan

Puncak HPN yang digelar di pelataran Masjid Al Alam Kota Kendari. Foto/diskominfo sultra.

LAYARSULTRA.COM, KENDARI – Saat ini bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 9 Februari setiap tahunnya.

Tahun ini, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) didaulat menjadi tuan rumah peringatan HPN. Puncak peringatan HPN digelar di pelataran Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Rabu (9/2/2022).

Pada peringatan HPN, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual dan memberikan sambutannya. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi antara lain Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono hadir langsung di Kendari.

Sejumlah menteri pun turut hadir langsung serta terdapat juga 14 Duta Besar negara-negara sahabat yang hadir langsung di Kota Kendari.

Baca Juga :  Peduli Terhadap Sesama, UD Putera Tunggal Ladongi Bagikan 1500 Paket Beras dan Sembako

Dalam sambutannya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari menyampaikan apresiasinya atas peran Sultra sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan hampir 40 rangkaian kegiatan pada peringatan HPN.

“Begitu banyak yang dibicarakan. Sulawesi Tenggara merupakan rumah diskusi yang luar biasa,” kata Atal.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh saat menyampaikan Deklarasi Pers Nasional tentang Kemerdekaan Pers juga menyampaikan apresisasinya kepada Sultra yang telah menjadi tuan rumah yang sangat ramah dan sangat baik.

Baca Juga :  Gelar Kegiatan Maperca III, Himsamu Sultra Diharapkan Mampu Menjadi Agen Perubahan Di Era Digitalisasi

“Matur sembah nuwun (terima kasih banyak), Pak Gubernur,” ungkap Muhammad Nuh.

Dalam pemyampaian deklarasi pers tersebut, Muhammad Nuh mengungkapkan salah satu persoalan mendasar pers yang dihadapi saat ini, yakni gempuran digital. Yang menggempur adalah digital platform global. Gempuran ini pada gilirannya akan menimbulkan digital feodalisme.

Ketua Dewan Pers mengungkapkan, industri pers nasional butuh publisher right (undang-undang penerbitan) yang bisa menjadi instrument agar bisa terhindar dari gempuran digital. Dewan Pers mengharapkan pemerintah dapat segera merespon hal ini dengan cepat.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya mengungkapkan ada tiga pilihan yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan ini, yaitu mendorong undang-undang yang baru, merevisi undang-undang yang lama, atau mengeluarkan peraturan pemerintah.

Baca Juga :  Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Konsel Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Presiden mengatakan bahwa industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa berat, baik diakibatkan oleh pandemi, disrupsi digital, maupun tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi saat memberikan sambutannya mengatakan bahwa pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pers merupakan mitra utama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah.

“Kami bersahabat dengan pers. Kami selalu dekat dengan insan pers. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan dan menerima informasi seputar perkembangan pembangunan daerah di segala bidang,” ucap Ali Mazi.

(Redaksi/Agus)
Sumber : Diskominfo Sultra

323

Tentang Penulis: Layar Sultra

Gambar Gravatar
Layarsultra.com merupakan salah satu media online yang berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berada dibawah naungan PT. Mediatama Sejahtera Group. Tujuan didirikannya media online layarsultra.com adalah untuk memberikan informasi kepada publik melalui karya jurnalistik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed