oleh

Vaksin Booster Menjadi Syarat Penerimaan TPP di Konsel

LayarSultra.com, Konawe Selatan – Dalam waktu dekat Pegawai Negeri Sipil Konawe Selatan ( PNS Konsel) akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seiring dengan proses yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Konsel di internalnya maupun koordinasi ke Kementerian Dalam negeri dan Kementerian Keuangan.

Namun, demi mendapatkan TPP tersebut ASN Konsel wajib melampirkan sertifikat vaksin tahap 1, 2 dan Booster. Selain sejumlah persyaratan administrasi lainnya seperti absensi dan Laporan harian kerj dan LHKPN masing-masing ASN.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Konsel Ir Drs H Sjarif Sajang M.Si. Saat ditemui Rabu, 20 April 2022. Dijelaskan Sjarif Sajang,  bahwa Persyaratan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 840/605/2022 tentang pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan PNS.

Baca Juga :  Wujudkan Usulan Kelompok Tani, Udin Saputra Serahkan Satu Unit Hand Traktor

Sekda Konsel Sjarif Sajang mengatakan surat yang dikeluarkan itu, guna menindaklanjuti Program Bapak Bupati dan Wakil Bupati Konsel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Sjarif pihaknya menyampaikan kepada pimpinan unit kerja untuk melakukan persiapan administrasi sambil menunggu proses pembayaran Pemberian TPP PNS di lingkungan kerjanya terhitung mulai januari sampai dengan maret Tahun 2022 dengan ketentuan.

Baca Juga :  E-Sport Konsel Targetkan Siap Raih Medali Emas

Syarat ini disampaikan kepada seluruh OPD, Kabag, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas,Sekolah, Korwil, UPTD dan SKB se-Kabupaten Konsel untuk dilaksanakan,” jelas Jenderal PNS Konsel ini.

Aturan yang diberlakukan oleh Pemda Konsel lanjut Sekda merujuk pada Perpres Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19.

Baca Juga :  Wakili Pemkab Konsel, Pj Sekda Hadiri HUT Ke-15 Buton Utara

Soal sanksi tertuang Pasal 13A ayat (4) Perpres bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan ;b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda

Penulis : Akbar

142

Tentang Penulis: Layar Sultra

Gambar Gravatar
Layarsultra.com merupakan salah satu media online yang berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berada dibawah naungan PT. Mediatama Sejahtera Group. Tujuan didirikannya media online layarsultra.com adalah untuk memberikan informasi kepada publik melalui karya jurnalistik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed