oleh

Ampuh Sultra Pertanyakan Kinerja APH yang Terkesan Lakukan Pembiaran terhadap KSO Basman Tanpa Legalitas Leluasa Menambang dan Jual Nikel di Mandiodo

Direktur Ampuh Sultra Hendro Nilopo

LAYARSULTRA.COM, KONUT – Penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Konawe Utara kian memprihatinkan, perusahaan tanpa izin apapun bisa dengan leluasa melakukan penambangan tanpa tersentuh proses hukum.

Seperti yang diduga dilakukan oleh KSO Basman di wilayah Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hendro Nilopo.

Menurutnya, keleluasaan KSO Basman melakukan kegiatan penambangan tanpa legalitas apapun seolah mencoreng wajah hukum di negeri ini.

Padahal kata dia, negara dengan jelas telah mengatur mekanisme pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang baik dan benar (good mining practice) termasuk pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan nikel.

“Menurut kami, keleluasaan KSO Basman menambang tanpa izin apapun, secara langsung telah mencederai hukum di negeri ini,” ucap Hendro melalui siaran pers yang dirilis pada Jumat (13/5/22).

Baca Juga :  SPBU Rate-Rate Kembali Layani Kendaraan Isi BBM Subsidi Berulangkali Diduga Akan Dijual Kembali

Tidak hanya itu, lanjut Egis sapaan akrabnya (red), yang tak kalah memprihatinkan adalah upaya penegakan hukum dari Aparat Penegah Hukum (APH) yang terkesan diam tanpa berbuat apa-apa dengan adanya praktik ilegal mining KSO Basman.

“Bukan hanya pelaku ilegal mining yang harus disoroti, tetapi kinerja aparat penegak hukum juga wajib dipertanyakan. Bagaimana bisa KSO Basman bisa seleluasa itu menambang tanpa izin apapun tanpa penindakan?” imbuhnya.

Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta itu menjelaskan, berdasarkan UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba pada pasal 158 disebutkan “Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000”.

Baca Juga :  Kabupaten Konsel Bakal Terpasang 3000 Lampu Jalan Tenaga Surya

Hal itu kata Hendro, menjelaskan dengan seksama upaya pemerintah untuk menjaga pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Akan tetapi, melihat keleluasaan KSO Basman menambang tanpa izin apapun namun tidak tersentuh hukum, Hendro mengaku pesimis jika aturan tersebut masih berlaku.

“Undang-undang ini harusnya menjadi pedoman bagi setiap orang atau perusahaan yang berniat untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan, tetapi sayangnya aturan ini seolah tidak berlaku dengan melihat fakta adanya pelaku penambang ilegal yang tidak tersentuh oleh hukum,” jelasnya.

Diakhir rilisnya, pemuda yang familiar dengan sapaan Don HN itu menyentil, terkait lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan. Khususnya di Sulawesi Tenggara dan terkhusus lagi di Kabupaten Konawe Utara.

Baca Juga :  PT. Wika dan PT. HK Dituntut Rekrut Tenaga Kerja Lokal Dalam Proyek Bendungan Ameroro

“Saya pribadi pernah berfikir, jangan-jangan hukum ini tidak berlaku lagi di sektor pertambangan. Yang berlaku hanya koordinasi antara pelaku ilegal mining dan kepada oknum aparat penegak hukum saja,” terang pengurus DPP KNPI pusat itu.

Hendro menduga, kemungkinan besar ada campur tangan “HR” dan “ACG” terkait kemunculan KSO Basman. Kedua aktor tersebut diduga menggunakan KSO Basman dan isu masyarakat lokal untuk mengeruk nikel secara ilegal di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

“Kalau menurut kajian kami, KSO Basman ini hanya sebagai tameng saja, kuat dugaan kami ada aktor utama di belakang KSO Basman yaitu HR dan ACG. Namun dalam waktu dekat akan kami ungkap segera,” tutupnya.

(Redaksi)

105

Tentang Penulis: Layar Sultra

Gambar Gravatar
Layarsultra.com merupakan salah satu media online yang berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berada dibawah naungan PT. Mediatama Sejahtera Group. Tujuan didirikannya media online layarsultra.com adalah untuk memberikan informasi kepada publik melalui karya jurnalistik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed