oleh

Ampuh Sultra Desak Polda Usut dan Tindak 6 Perusahaan yang Diduga Menambang Ilegal di Morombo

Gambar ilustrasi

LAYARSULTRA.COM, KONUT – Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan daerah yang memiliki cadangan nikel berlimpah.

Tak heran ketika banyak investor yang berbondong-bondong untuk dapat berinvestasi dalam sektor pertambangan nikel di Bumi Oheo, Kabupaten Konawe Utara.

Namun sayangnya, keberadaan penambang ilegal itu jadi benalu atau hama yang menjadi perusak sistem investasi sehat di Kabupaten Konawe Utara.

Nyaris seluruh lahan koridor atau lahan celah yang berada di wilayah Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara disikat habis oleh para penambang ilegal, bahkan termasuk lahan koridor yang merupakan kawasan Hutan Lindung (HL) sekalipun tak luput dari kegiatan penambangan ilegal.

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra Hendro Nilopo dalam siaran persnya, Rabu (10/8/2022).

“Berdasarkan data yang ada kurang lebih ada 6 perusahaan tambang tak berizin tengah mengobrak abrik lahan koridor yang berstatus kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan Lindung (HL) di wilayah Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara,” sebut Hendro sembari memperlihatkan daftar perusahaan yang diduga melakukan ilegal mining di Morombo.

Baca Juga :  Akan Digelar 30 November Mendatang, Pelantikan DPW MOI Sultra Bakal Dihadiri Pengurus Pusat dan Forkopimda

Aktivis nasional asal Konawe Utara itu mengaku sangat menyayangkan perusahaan-perusahaan yang dimaksud dengan leluasa melakukan penambangan tanpa izin bahkan sampai merambah kawasan Hutan Lindung tanpa tersentuh hukum.

“Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa leluasa melakukan penambangan tanpa izin hingga perambahan kawasan hutan lindung tanpa tersentuh oleh hukum?” tanya Egis sapaan akrab Hendro Nilopo.

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta itu menuturkan, penambangan tanpa izin dengan jelas tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Padahal, berdasarkan aturan hukum yang ada yakni mengacu pada Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan tanpa izin merupakan perbuatan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah,” jelasnya.

Baca Juga :  Mengawali Tahun 2022, Bupati Konsel Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II dan III

Lebih lanjut, pria yang merupakan pengurus DPP KNPI itu menyebutkan beberapa perusahaan yang diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah Blok Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.

“Ada PT. Danish, PT. HMK, PT. Hanjo Mineral Sultra (HMS), PT. Sultra Mineral Gemilang (SMG), CV. Atika Jaya dan PT. Baratama Anugrah Sentosa (BAM). Perusahaan – perusahaan ini kami duga kuat telah melakukan penambangan secara ilegal atau tanpa izin,” sebutnya.

Hendro menilai, keleluasaan para penambang ilegal melakukan kegiatan penambangan tanpa izin bahkan hingga menggarap di areal Hutan Lindung (HL) merupakan bukti terjadinya dekadensi atau kemerosotan penegakkan hukum di sektor pertambangan nikel.

“Menurut kami, ini merupakan sebuah bukti terjadinya kemerosotan penegakan hukum pada sektor pertambangan nikel. Keleluasaan penambangan ilegal di Blok Morombo menjadi salah satu bukti nyata,” bebernya.

Hendro menjelaskan, masyarakat dan kepolisian serta pihak berwenang lainnya memiliki tugas yang sama dalam hal menjaga pengelolaan sumber daya alam yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Diduga Sebagai Pelaku Mafia Tanah, Pihak Kejari Kendari Meringkus Radiman Mataang

Akan tetapi, menurutnya bahwa dalam hal penindakan (represif) merupakan tugas dan kewajiban pihak kepolisian dalam hal ini Polres Konut maupun Polda Sultra.

“Tugas kita bersama adalah menjaga pengelolaan SDA di Sultra agar dikelola dengan baik, begitu juga pada sektor pertambangan. Namun dalam hal penindakan itu adalah kewenangan pihak kepolisian, baik pihak Polres Konut maupun Polda Sultra,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada kepolisian baik Polres Konut maupun Polda Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa serta memproses hukum keenam pimpinan perusahaan yang diduga melakukan kegiatan penambangan secara ilegal di wilayah Morombo.

“Kami minta agar keenam pimpinan perusahaan yakni PT. Danish, PT. HMK, PT. Hanjo Mineral Sultra (HMS), PT. Sultra Mineral Gemilang (SMG), CV. Atika Jaya dan PT. Baratama Anugrah Sentosa (BAM) segera diperiksa dan di proses secara hukum terkait dugaan tindak pidana ilegal mining di Kabupaten Konawe Utara,” tutupnya.

(Redaksi)

124

Tentang Penulis: Layar Sultra

Gambar Gravatar
Layarsultra.com merupakan salah satu media online yang berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berada dibawah naungan PT. Mediatama Sejahtera Group. Tujuan didirikannya media online layarsultra.com adalah untuk memberikan informasi kepada publik melalui karya jurnalistik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed