BPK, DPR RI dan DPRD Koltim Gelar Sosialisasi Pengelolaan DD, Plt Bupati Harapkan Kades Tak Korupsi

LAYARSULTRA.COM, KOLTIM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan sosialisasi pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu  (16/11/2022).

Sosialisasi dengan mengambil tema ‘Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa’ ini dihadiri BPK RI perwakilan Sultra, Anggota DPR RI, Plt. Bupati Koltim, Plt. Kapolres Koltim, Ketua DPRD Koltim, Danramil 1412-01 Tirawuta, pimpinan OPD, Kabag, Asisten, Staf Ahli dan Camat serta Kepala Desa se- Kabupaten Koltim.

Plt. Bupati Koltim Abdul Azis mewakili masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur mengucapkan selamat datang di Bumi Wonua Sorume Kabupaten Kolaka Timur kepada BPK dan DPR RI.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPK RI karena pada hari ini Kabupaten Kolaka Timur ditunjuk dan diberikan kesempatan sebagai tuan rumah serta peserta sosialisasi ini,” ungkapnya.

Abdul Azis mengatakan pihaknya  sangat mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini, sebab kegiatan seperti ini dapat menjalin dialog yang positif antara BPK-RI, DPR-RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk sama-sama mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sesuai peraturan yang berlaku.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Koltim mendorong pengelolaan Dana Desa secara transparansi dan akuntabilitas bersama BPK dan DPR RI,” ucapnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan dan 117 desa serta wilayah dan jangkauan yang sangat luas sehingga banyak persoalan dan kendala yang kami hadapi, salah satunya adalah masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Dana Desa, ditambah lagi terkait aspek regulasi,” imbuhnya.

Abdul Azis menyampaikan dengan banyaknya regulasi dan peraturan yang mengatur tentang desa yang hampir setiap tahun mengalami perubahan sehingga desa sering menemui kesulitan dalam perencanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan Dana Desa, sebab hal inilah yang membuat pengelolaan Dana Desa
rentan terjadi tindak pidana korupsi di desa.

Baca Juga :  Gelar Rapat Kerja Lanjutan, Forum Kiai Sultra Bakal Adakan Tabligh Akbar Setiap Dua Bulan

“Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur terus melakukan upaya-upaya yang kontinyu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di desa,” katanya.

Abdul Azis menerangkan, Pemda Koltim selalu memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dengan mengadakan kegiatan- kegiatan pelatihan maupun studi banding kepada para kepala desa dan aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di desa.

“Ini terbukti dengan upaya dan kerja keras pemerintah daerah mulai membuahkan hasil, yang mana membawa Kabupaten Kolaka Timur menjadi salah satu terbaik Kabupaten di Sulawesi Tenggara dalam penyaluran Dana Desa dan pelaporan pengelolaan Keuangan Dana Desa,” tuturnya.

Plt. Bupati juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang mulai menampakkan hasil dalam memberikan pendampingan, pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Timur.

“Perlu menjadi perhatian bapak dan ibu Kepala Desa, bahwa prinsip pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu sebenarnya adalah segala sesuatu dapat di pertangungjawabkan, baik secara teknis, administrasi maupun hukum dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” sebutnya.

Ia memaparkan, jika keuangan desa tidak dikelola secara tepat dan tertib administrasi, maka dapat menyebabkan kegagalan program pemerintah dan bisa saja nanti akan berhubungan dengan permasalahan hukum sehingga tujuan kita mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai.

“Harapan saya selaku pimpinan pemerintahan daerah agar tidak ada lagi desa di Kabupaten Kolaka Timur yang bermasalah dengan hukum akibat kelalaian, kekurang cermatan, ketelitian dalam mengelola keuangan desa
dan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi oleh para kepala desa,” harapnya.

Baca Juga :  Awal Juli, Pemda Koltim Kembali Gencarkan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Ia juga menghimbau, bahwa untuk mencegah dan menghindari hal itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur selalu melakukan tindakan monitoring dan pengawasan internal pengelolaan dana desa melalui APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) kepada desa-desa sebagai upaya tindakan pencegahan dini terhadap korupsi dan peyalahgunaan anggaran di desa.

“Oleh karena itu betapa pentingnya sosialisasi ini nanti diharapkan kepada kepala desa sebagai kuasa pengelola keuangan desa harus bisa menerapkannya,” tutupnya.

Reporter : Supriadin 212

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *