LAYARSULTRA.COM, KONSEL – Pernyataan pihak PT. MS telah mengakuisisi seluruh aset PT. Sumber Madu Bukari yakni HGB 66,24 hektar dan termasuk floating lokasi 1.300 hektar, dibantah oleh tokoh masyarakat tani Kecamatan Angata Kadir Massa. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh perwakilan PT. MS di Lamooso diduga adalah sebuah penyesatan dan pembohongan publik.
Ditambahkan oleh Saiman Saranani, bahwa salah satu sebab pailitnya PT. Sumber Madu Bukari (perusahaan tebu 1996) adalah gejolak rakyat akibat pembebasan ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh masyarakat yang digusur paksa oleh perusahaan sebelum adanya pembayaran ganti rugi.
“Akibatnya tahun 1999 kantor dan perkebunan tebu PT. Sumber Madu Bukari dibakar masyarakat sehingga aktivitas perusahaan jadi lumpuh total. Bahkan beberapa tokoh pada waktu itu langsung ditangkap karena dianggap sebagai aktor intelektual,” ungkapnya, Selasa (4/3/2025).
Artinya bahwa ada sejumlah persoalan yang ditinggalkan oleh PT. Sumber Madu Bukari yang tidak selesai hingga sekarang.
Tutun Ketua Konsorsium Masyarakat Petani Kecamatan Angata (KOMPAK) menambahkan, “Kami sudah melakukan dialog dan gelar data mulai tingkat Kecamatan Angata sampai tingkat Kabupaten Konawe Selatan, nyatanya hingga saat ini PT. MS tidak bisa menunjukkan dokumen akuisisi dari PT SMB, PT BMP ke PT MS. Apalagi flotting lokasi 1.300 Ha,” ujarnya.
Bahkan salah satu bukti yang menguatkan Aliansi Masyarakat Tani Kecamatan Angata adanya grafik kronologis yang dibuat oleh Dirjen Pemetaan dan Pengukuran ATR/BPN RI tahun 2020 berdasarkan dokumen yang diajukan sebagai sebagai syarat proses Penerbitan HGU.
Diuraikan, salah satu poin yang disebutkan dalam grafik kronologis bahwa yang menjadi hak PT. MS dalam proses akuisisi sebagaimana aset yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Niaga No.33/pailit/JKT pusat /2003/PN.Niaga jkt. Pusat tanggal 18 Nopember 2003 hanya HGB 66,24 hektar beserta mess dan kendaraan.
“Sehingga kesimpulan dari Dirjen Pengukuran dan Pemetaan ATR/BPN RI bahwa floating 1.300 tidak termasuk aset PT. SMB karena tidak adanya dokumen sebagai dasar kepemilikan aset oleh PT. Sumber Madu Bukari sebagaimana yang diklaim PT. Marketindo Selaras,” bebernya.
“Kemudian pada bulan Maret 2024 pihak Marketindo Selaras mengundang beberapa teman yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Tani Kecamatan Angata untuk menandatangani surat pernyataan dukungan dan kerjasama secara sepihak untuk memuluskan pengurusan proses Penerbitan HGU, bahkan dijadikan sebagai dasar penggusuran paksa lahan dan tanaman tumbuh masyarakat serta pengrusakan rumah warga,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Habil Mokora salah satu petani, justru dengan adanya permintaan PT. MS untuk menandatangani surat pernyataan dukungan dari masyarakat di bulan Maret 2024 di Jakarta itu menunjukkan bahwa tidak adanya dokumen akuisisi yang dimiliki oleh MS pada flotting 1.300.ha
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra pada 25 Februari 2025, surat pernyataan itu dibantah oleh Sugi, ST., MSc.
“Itu pernyataan saya dimanipulasi, lembaran pertamanya diganti, jadi tidak benar saya menyerahkan lokasi 1300 ke pihak PT. MS,” urainya
Secara terpisah, Pirman Saranani salah satu anggota Framatal menyatakan, “Bahkan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN tahun 2023 yang diajukan di BPN pusat tahun 2023 telah di anulir pada saat audiensi antara Aliansi Masyarakat Tani Kecamatan Angata dengan pihak Kementerian ATR/BPN RI di Jakarta, karena diduga ada kongkalikong antara PT. MARKETINDO SELARAS dan pihak Tim ukur ATR/BPN,” tutupnya.
519 
Komentar